TANTANGAN PRESIDEN UNTUK MEREALISASIKAN PROGRAM 100 HARI PERTAMANYA- November 2009

INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER

November 2009

FOKUS

TANTANGAN PRESIDEN UNTUK MEREALISASIKAN PROGRAM 100 HARI PERTAMANYA

Menjawab tuntutan masyarakat untuk bisa segera melihat kinerja Presiden dan kabinetnya dalam 100 hari pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan 45 Program dalam Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, yang merupakan program aksi yang akan dijalankan oleh Pemerintah di seluruh tanah air yang berkaitan dengan pembangunan sektoral dan regional.

Dari 45 Program tersebut, telah ditetapkan 15 Program Pilihan yang dianggap lebih mendesak untuk betul-betul dilaksanakan (diprioritaskan) pada 100 hari. Kelima belas program tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, diantaranya ada tujuh program yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Program lainnya ada juga yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis secara umum namunperngaruhnya tidak langsung

Ketujuh program pilihan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama : Meningkatkan Daya Listrik di Seluruh Indonesia

Dalam 100 hari dipastikan bahwa lima tahun mendatang dapat ditingkatkan kapasitas listrik agar bisa mengimbangi keperluan riil industri komersial, rumah tangga, transportasi dan lainnya;
Dalam 100 hari dilakukan pemetaan provinsi demi provinsi, berapa kekurangan yang ada. Proyeksi kebutuhan 5 tahun ke depan, dengan mendayagunakan sumber-sumber lain di luar batu bara.

Kedua : Meningkatkan Produksi dan Ketahanan Pangan

Dalam 100 hari akan dirumuskan kembali rencana induk termasuk tahapan sampai dengan 2014 untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama untuk mencapai ketahanan pada komoditas yang belum tercapai lima tahun sebelumnya misalnya daging sapi, kedelai, gula secara keseluruhan.

Ketiga : Revitalisasi Pabrik Pupuk dan Gula

Dalam 100 hari cetak biru dan program revitalisasi industri pupuk dan gula harus jadi.

Keempat : Pembenahan Penggunaan Tanah dan Tata Ruang

Pemerintah Pusat dan Daerah akan duduk bersama untuk memastikan solusi atas kompleksitas masalah penggunaan tanah dan tata ruang;
Dalam 100 hari dirumuskan mekanisme sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dalam penggunaan tanah dan tata ruang.

Kelima : Membangun Infrastruktur

Dalam 100 hari akan dirumuskan cetak biru pembangunan infrastruktur untuk lima tahun mendatang, termasuk pendanaannya;
Pemerintah pusat akan bekerjasama seerat-eratnya dengan pemerintah daerah dan dunia usaha, karena banyak sekali infrastruktur yang harus dijalankan dengan skema public private partnership.

Keenam : Meningkatkan Kewirausahaan dan Pengembangan UMKM melalui pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Mulai tahun 2010 sekitar 2 triliuan rupiah akan digunakan untuk KUR;
Meningkatkan kewirausahaan melalui balai-balai latihan kerja dengan diberikan KUR serta dengan perbaikan mekanisme dan regulasi, penataan lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman, dengan membangun sinergi antara bank-bank negara dan swasta dengan lembaga-lembaga penjamin lain.

Ketujuh : Mobilisasi Sumber Pembiayaan di luar APBN/APBD:

Mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN/ APBD, baik yang akan menanamkan modal dari dalam dan luar negeri. Akan dibicarakan dengan dunia perbankan dan lembaga keuangan non bank yang berkewajiban untuk membiayai pembangunan.

Harapan Masyarakat di sektor listrik dan infrastruktur

Ketujuh program tersebut sangat diatas pada dasarnya baru berupa penyusunan rencana kerja untuk kabinet Indonesia Bersatu II dalam lima tahun mendatang. Jika hanya sekedar menyusun rencana maka tidak mudah masyarakat bisa melihat bagaimana kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II dalam 100 hari pertama dalam menjawab tantangan riil yang dihadapi masyarakat sekarang ini, sebagai kelanjutan masalah yang sudah dihadapi semasa Kabinet Indonesia Bersatu Pertama.

Masalah kebutuhan ketersediaan tenaga listrik sudah merupakan tuntutan semenjak peroda Pemerintahan SBY yang pertama, pada tahun 2006 SBY telah menerapkan program percepatan pembangunan Pembangkit listrik 10.000 MW yang semula ditargetkan selesai tahun 2009. Pada kenyataannya sampai 2009 batu beroperasi sebanyak 900 MW dan sekitar 600 MW lainnya akan segera beroperasi tahun 2010. Sehingga masih tersisa lebih dari 8000 MW yang belum selesai bahkan ada yang sama sekali belum dibangun karena mash dicari pendanaanya.

Misalnya , untuk wilayah Kalimantan Selatan sedianya dalam program 10.000 Mw PLN akan membangun enam pembangkit baru yang berkapasitas masing-masing 380 Mw. Pembangkit itu, di Kalsel meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam di Kabupaten Tanah Laut unit 3 dan 4 dan PLTU Tanjung unit 1 dan 2 di kabupaten Tabalong dengan kapasitas 2 x 65 Mw. Sedangkan di Kalteng adalah PLTU Pulang Pisau unit 1 dan 2 berkapasitas 2 x 60 Mw di Kabupaten Pulang Pisau.

Namun, sejauh ini belum ada kejelasan mengenai realisasi pembangunan pembangkit tersebut. PLTU Tanjung belum jelas kapan terealisasi, PLTU Pulang Pisau yang disebutkan tendernya dimenangkan konsorsium China dengan nilai investasi Rp1,1 triliun juga menghadapi kendala.

Demikin juga dengan PLTU Asam-Asam yang didanai konsorsium enam Bank Pembangunan Daerah senilai Rp1,2 triliun saat ini juga terhambat dan diperkirakan baru selesai pada 2012 mendatang dari target sebelumnya pada 2010.

Padahal jika berjalan lancarpun pembangunan 10.000 MW tahap pertama tersebut belum akan mencukupi kebutuhan listrik sampai tahun 2014. Sehingga Pemerintah mencanangkan kembali program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap 2 yang mencakup kawasan diluar Jawa yang saat ini sangat kekurangan tenaga listrik.

Dengan demikian sebenarnya perencanaan pengadaan tenaga listrik untuk lima tahun mendatang sudah jauh-jauh hari disiapkan baik oleh PLN maupun oleh Pemrintah. Yang ditunggu oleh masyarakat adalah bagaimana Pemerintah bisa merealisasikan rencana tersebut sehingga tidak molor seperti program tahap pertama.

Pada Program tahap pertama masalah yang banyak dihadapi adalah masalah sumber pendanaan. Banyak proyek yang sudah ditenderkan kemudian tidak bisa terlaksana karena sumber pendanaan tidak kunjung didapat karena adanya persyaratan yang diminta penyandang dana yang tidak dipenuhi oleh PLN ataupun Pemerinta. Dalam 100 pertama ini maka masyarakat ingin melihat apa Pemerintah sekarang sudah memiliki formula mengatasi masalah yang sudah berlangsung lebih dari tiga tahun itu. Tentu saja yang diharapkan bukan sekedar dengan membuat rencana baru namun lebih penting adalah dengan membuat langkah baru yang lebih nyata tidak hanya sekedar dengan mengganti Dirut PLN seperti yang ramai dibicarakan saat ini.

Sebenarnya sangat jelas keinginan masyarakat yang harus segera dipenuhi Pemerintah, yaitu masyarakat ingin listrik tidak hidup-mati lagi. Pemadaman listrik dihampir seluruh wilayah Indonesia telah memberikan banyak kerugian materil dan non materil kepada masyarakat dan dunia usaha sehingga masyarakat tidak banyak bicara soal tarif, tapi soal nyalanya listrik.

Hal yang sama juga dihadapi dalam program pembangunan infrastruktur. Masyarakat tidak lagi tertarik dengan rencana besar pembangunan jalan tol maupun proyek infrastruktur raksasa lainnya. Karena selama perode pertama Pemerintahan SBY sebenarnya rencana pembangunan infrastruktur sudah semenjak awal Pemerintahan tahun 2005 dicanangkan melalui program percepatan pembangunan infrastruktur yang melibatkan swasta, namun kenyataannya banyak program tersebut yang tidak berjalan karena kurangnya minat swasta sementara Pemerintah sendiri tidak memiliki dana yang cukup.

Sebenarnya tanpa harus membuang tenaga dan waktu percuma, Kabinet Bersatu II lebih baik langsung memikirkan bagaimana mengambil langkah untuk merealisasikan rencana yang sudah ada dengan cepat. Seperti proyek pembangunan jalan tol yang belum juga terealisasikan, sekarang ini proyek yang sudah ditenderkan harus segera bergerak dalam 100 hari pertama. Jangan seluruh tenaga digunakan untuk membuat rencana ulang lagi.

Pada dasarnya kebutuhan infrastruktur sekarang dan lima tahun mendatang sudah jelas diketahui semenjak lima tahun yang lalu. Pada dasarnya yang diharapkan masyarakat adalah jalan yang rusak diperbaiki, jalan tol dan jalan raya yang sudah direncanakan segera dibangun.

Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana Kabinet sekarang ini mampu memecahkan masalah teknis yang berkaitan dengan pemilihan investor yang bisa dipercaya, penyediaan dana, dan penyelesaian masalah pembebasan tanah. Sehingga tidak lagi berada ditataran wacana yang hanya menghabiskan tenaga.

Masalah ketahanan pangan dan gula

Demikian juga masalah ketahanan pangan dan revitalisasi pabrik gula, semua masalahnya sebenarnya sudah nyata dihadapi. Ada yang sudah bisa teratasi seperti produksi beras dan jagung. Ada pula yang belum tuntas dipecahkan.

seperti masalah pengadaan dan produksi daging sapi, kedelai dan gula yang selalu muncul setiap tahun selama masa Pemerintahan yang lalu yang diharapkan segera tuntas pada masa pemerintahan sekarang.

Ketika tahun 2008 Indonesia sudah bisa swasembada beras dan jagung, tentunya masyarakat kondisi ini harus bisa terus dipertahankan. Artinya semua kemungkinan baik masalah alam maupun masalah ekonomi yang mungkin menghambat kelangsungan swasembada beras dan jagung sudah harus bisa diantispasi. Jangan hanya karena menterinya ganti maka semua program juga harus ganti. Masyarakat akan segera melihat jika kemudian dalam 100 hari pertama beras bermasalah kembali baik pengadaan dan harganya, maka masyarakat akan tidak mentolerir kinerja kementrian yang bertanggung jawab untuk itu.

Sebagai Presiden yang menjalankan masa pemerintahan kedua, sudah selayaknya masyarakat mengharapkan kabinet yang dibentuk segera berjalan menjalankan program yang sudah dicanangkan pada perioda Pemerintahan sebelumnya. Rakyat kembali memilih SBY tentunya setelah menilai baik apa yang dicapai pada periode pemerintahan pertama dan mengharapkan untuk menuntaskan semua rencana yang sudah diawali pada masa pemerintahan yang lalu tersebut. Maka sesuai dengan moto dimasa pemilihan presiden yaitu "Lanjutkan", tentunya masyarakat berharap tidak perlu lagi ada masa penyesuaian bagi kabinet Indonesia bersatu II, karena hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya.