2008-2009 DATA CONSULT. All rights reserved.
INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER
Agustus 2010

INDUSTRI MULTIFINANCE SEMAKIN BERSINAR


Current Issue

Pertumbuhan bisnis pembiayaan di dalam negeri cukup pesat dalam tiga tahun terkahir ini, meski di tahun 2009 sedikit melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini terutama akibat dari imbas krisis ekonomi global yang terjadi akhir 2008. Menurut Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pertumbuhan nilai pembiayaan industri multifinance sekitar 17,4% per tahun dalam periode lima tahun terkahir.

Pertumbuhan industri multifinance ini didukung oleh kondisi ekonomi di dalam negeri yang mulai membaik. Turunnya suku bunga BI Rate pada level 6,5% pada akhir 2009 lalu turut mendorong pertumbuhan multifinance. Pertumbuhan industri pembiayaan di Indonesia selama ini masih mengandalkan sewa guna usaha (leasing) dan pembiayaan konsumen (pembiayaan mobil dan sepeda motor) dengan kontribusi mencapai 95% dari total pembiayaan.

Pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masih mendominasi industri tahun 2009 lalu. Saat ini bisnis pembiayaan menjadi penopang utama penjualan otomotif dan penjualan alat berat. Sebab hampir 80% penjualan otomotif dibiayai secara kredit. Menurut APPI potensi penjualan kredit dari penjualan mobil dan motor baru diperkirakan bisa mencapai Rp 110 triliun untuk 2010 ini. Sementara untuk anjak piutang dan kartu kredit, nilai transaksinya relatif kecil karena belum banyak dikenal masyarakat.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada 2009 total nilai pembiayaan mencapai Rp 137,2 triliun atau naik 4,3% dari tahun sebelumnya Rp 131,6 triliun.  Dimana pembiayaan konsumen senilai Rp 90,3 triliun memberikan kontribusi terbesar yaitu 65,78% dan disusul oleh sewa guna usaha yang memberikan kontribusi 31,67% atau senilai Rp 43,3 triliun. Perkembangan multifinance tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih banyak ke sektor konsumsi. Dari segi asset, industri multifinance berkembang cukup pesat. Total aset secara nasional pada akhir 2009 tumbuh menjadi Rp 174,0 triliun dari tahun sebelumnya Rp 168,4 triliun, atau terjadi kenaikan 3,3%.
 
Namun demikian, sejak 2009 hingga pertengahan 2010 sejumlah perusahaan multifinance telah dicabut izin dan dibekukan oleh Departemen Keuangan, akibat melanggar ketentuan dan kondisi perusahaan dinilai tidak memenuhi syarat. Sejumlah perusahaan tersebut yaitu PT. Tridana Pratama Finance, PT. Primarindo Finance Corp, PT. Inti Karya Megah Finance, PT. Grand Pacific Tamara, PT. Artha Sedaya Finance, PT. Primadana Putra Finance, PT. Mandiri Intifinance dan lainnya. Sebaliknya beberapa perusahaan baru sudah mendapatkan izin diantaranya PT Anugerah Buana Central Multifnance,  PT Hitachi Construction Machinary Finance Indonesia dan lain-lain.
Dalam laporan ini akan dibahas perkembangan industri multifinance termasuk jenis kegiatan, pertumbuhan nilai pembiayaan, pertumbuhan asset dan sebagainya.

Produk dan jasa multifinance

Industri multifinance di Indonesia berada dibawah pengawasan Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), Departemen Keuangan.

Multifinance terdiri dari jasa sewa guna usaha (leasing), pembiayaan anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen dan pembiayaan kartu kredit.

Sewa guna usaha (leasing)        
Kelompok ini mencakup pembiayaan perusahaan dalam bentuk "finance lease" untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lesee) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Apabila jangka waktunya sudah habis lesee boleh membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan anjak piutang (factoring)
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembeli atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Pembiayaan konsumen (consumer credits)
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.

Pembiayaan kartu kredit (credit card)
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit.

Perkembangan perusahaan multifinance

Perkembangan jumlah perusahaan
Pertumbuhan jumlah perusahaan multifinance mengalami kemerosotan sejak 2007, akibat sejumlah perusahaan pembiayaan terpaksa dibekukan karena gagal memenuhi kewajiban, seperti memenuhi persyaratan modal minimal dan memberikan laporan keuangan. 

Selain diakibatkan oleh pembekuan sejumlah perusahaan, menurunnya jumlah perusahaan multifinance juga diakibatkan karena proses merger, beralih unit usaha, maupun bangkrut.  Selain itu, juga disebabkan karena terbatasnya dana perusahaan pembiayaan skala kecil, sehingga berpengaruh pada bank yang ingin menyalurkan kreditnya. Perusahaan kecil mengalami kesulitan beroperasi karena kompetisi binis multifinance yang ketat. Modal perusahaan pembiayaan skala kecil terbatas, menyebabkan bank sebagai sumber pendanaan ragu memberikan pinjaman.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) saat ini  memperketat izin usaha multifinance. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/ 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, saat ini modal disetor atau simpanan pokok yang harus disetor oleh multifinance  minimum Rp100 miliar. Hal ini untuk menghindari adanya kemungkinan praktik jual beli izin usaha multifinance yang terjadi di industri jasa pembiayaan. 

Namun jumlah perusahaan pembiayaan semakin susut,  Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) selama Januari hingga Agustus 2009 sudah mencabut 10 izin usaha pembiayaan. Sebelumnya pada 2007 tercatat sebanyak 217 perusahaan, namun ada beberapa perusahaan yang ditutup hingga menjadi 212 perusahaan. Hingga akhir 2009, jumlah yang terdaftar di Bapepam tinggal 198 perusahaan. Dengan adanya pencabutan izin sejumlah perusahaan.

Hingga semester !/2010 ada sekitar 10 perusahaan yang terpaksa dicabut izinnya karena melanggar ketentuan. Namun di lian pihak, ada perusahaan sekitar 6 perusahaan baru yang mendapatkan izin, namun jumlah tersebut tidak terlalu besar. Demgan demikian jumlah perusahaan multifinance yang beroperasi sampai dengan pertengahan 2010 sekitar 194 perusahaan sampai dengan Juli 2010.
Tabel - 1
Perkembangan jumlah multifinance, 2006-2010
            

Multifinance berdasarkan jenis usaha

Berdasarkan jenis usaha, kegiatan pembiayaan konsumen merupakan yang terbanyak yaitu sekitar 106 perusahaan atau 54,6% dari seluruh jumlah multifinance. Diikuti oleh jasa sewa guna usaha 63 perusahaan (32,5%) dan jasa anjak piutang sekitar 23 perusahaan (11,9%).

Sedangkan jasa pembiayaan kartu kredit belum berkembang, hingga kini hanya ada 2 perusahaan yang menyalurkan pembiayaan kartu kredit. Sebab bersaing  ketat dengan perbankan yang mendominasi bisnis kartu kredit. Menurut data BI saat ini sekitar terdapat sekitar 21 bank (bank BUMN, swasta nasional dan bank asing) yang menerbitkan kartu kredit.  

Tabel - 2
Multifinance bersadarkan jenis usaha, 2010

Diantara perusahaan multifinance ada 3 perusahaan memiliki bidang usaha lebih dari 2 diantaranya ada yang memiliki tiga bidang usaha seperti Buana Finance yang bergerak dibidang leasing, pembiayaan konsumen dan anjak piutang.

Beberapa perusahaan multifinance yang besar adalah PT. Federal International Finance, PT. Adira Dinamika Multifinance dan sebagainya.      

Pencabutan Izin sejumlah perusahaan

Sepanjang 2009 hingga pertengahan 2010, Kementerian Keuangan melakukan penertiban dalam industri jasa multifinance. Sejumlah perusahaan pembiayaan yang dinilai melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/2006 tentang usaha pembiayaan, maka dibekukan atau dicabut izinnya. . 

Melihat pembiayaan konsumen menjadi dominan di tengah kondisi perekonomi yang semakin baik, serta sektor konsumsi menjadi primadona penggerak sendi  perekonomian, maka minat untuk masuk kedalam bisnis multifinance sangat besar, sehingga banyak bermunculan perusahaan pembiayaan baru. Sejak izin perusahaan baru dibuka sejak 2006 mampu mendongkrak jumlah pemain. Namun,  pada kenyataannya perusahaan yang telah mendapatkan izin tersebut tidak beroperasi.

Sepanjang 2009 perusahaan pembiayaan yang dicabut izinnya antara lain PT Tridana Pratama Finance, PT Primarindo Finance Corporation, PT Inti Karya Megah Finance, PT Sahabat Multifinance, PT Grand Pacific Tamara, dan PT Duta Kirana Finance Tbk.

Sampai dengan pertengahan 2010, Kementerian Keuangan telah mencabut izin usaha diantaranya yaitu PT Artha Sedaya Finance, PT Mandiri Inti-finance, dan PT Primadana Putra Finance terkait dengan pemenuhan peraturan tersebut.

izin usaha PT Mandiri Intifinance dicabut pada 19 Januari 2010 seiring dengan perubahan kegiatan usaha  yang tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan. Kemudian, izin usaha PT. Artha Sedaya Finance dicabut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Kep-91/KM. 10/2010 tertanggal 28 Januari 2010. Hal ini berkaitan dengan perusahaan tersebut melaksanakan merger dengan multifinance lain beberapa waktu lalu.

Pada Maret 2010 pencabutan izin PT Primadana Putra Finance, setelah sebelumnya dibekukan pada 25 November 2009.  Kemudian pada April 2010   PT Hana Risjad Finance dicabut iainnya sebagai perusahan pembiayaan melalui surat bernomor Kep-216/KM.10/2010. Menyusul pencabutan izin kegiatan usaha perusahaan lainnya yaitu: PT Sarijaya Multidana melalui surat bernomor S-600/MK.10/2010 tanggal 7 Juni 2010. Sedangkan PT SMBC Indonesia Finance dicabut izinnya melalui surat bernomor S-602/MK.10/2010 tanggal 7 Juni 2010

Menyusul kemudian PT Ometraco Multiartha (d/h PT Lestari Aneka Finance) melalui Keputusan Menteri Keuangan bernomor Kep-389/KM.10/2010, PT Alindo Internusa Finance melalui Keputusan Menteri Keuangan bernomor Kep-390/KM.10/2010, dan PT Perdana Cipta Finance melalui Keputusan Menteri Keuangan bernomor Kep-392/KM.10/2010

Sejumlah perusahaan multifinance tersebut bermasalah sebab melakukan pelanggaran diantaranya yaitu. piutang pembiayaan yang jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu seharusnya maksimal 40% dari total asset yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu, tidak memberikan laporan keuangan audit, ketidakjelasan alamat perusahaan dan manajemen dan peralihan segmen bisnis pembiayaan.

Dengan diberlakukannya PMK No. 84/ 2006 mengakibatkan banyak perusahaan pembiayaan yang terpaksa ditutup, sebab pertama, ketentuan yang mengharusakan multifinance harus memenuhi ketentuan minimum permodalan  yang memang kian besar. Multifinance yang  berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), modal disetor ditetapkan minimal Rp100 miliar, adapun bentuk koperasi minimal Rp50 miliar dan tidak berlaku surut.

Modal harus disesuaikan kembali jika terjadi perubahan pemegang saham. Hal ini memberatkan investor, sehingga saat ini belum banyak yang mengajukan izin baru. Seperti diketahui sebelumnya pemerintah hanya mensyaratkan modal Rp10 miliar bagi Perseroan Terbatasn Rp5 miliar terhadap koperasi.
Kedua, selain harus ada izin menteri, ekuitas multifinance juga diwajibkan minimal 50% dari modal disetor. Banyak manajemen mutifinance pun harus pintar mengatur arus kasnya.

Tabel - 3
Perusahaan multifinance yang bermasalah, 2009 - 2010

Izin baru

Di sisi lain, regulator juga memberikan izin usaha baru kepada beberapa perusahaan. Pada 2009 lalu hanya ada dua tambahan izin baru  yang diterbitkan oleh regulator, yakni kepada PT Hitachi Construction Machinary Finance Indonesia pada Januari 2009 dan PT Anugerah Buana Central Multifnance pada September 2009..

Sedangkan sepanjang 2010 empat multifinance baru yakni PT PT Jasra International Multifinance, PT Sarana Global Finance Indonesia, PT PPA Finance, dan PT SMFL Leasing Indonesia.

Pada semester II/2010 terdapat dua multifinance yang menunggu izin baru yakni PT Central Sentosa Finance yang sahamnya dimiliki PT BCA Finance dan PT IBJ Verena Finance. Perusahaan ini merupakan patungan {joint venture) antara PT Verena Oto Finance Tbk dan IBJ Leasing Co Ltd.

Tabel - 4
Beberapa izin baru multifiance, 2009 - 2010

Multifinance berdasarkan status

Sebagian besar atau sekitar 77,3% (150 perusahaan) merupakan perusahaan swsata nasional dari total perusahaan multifinance, sedangkan sekitar 24,2% (47 perusahaan) adalah perusahaan joint venture. Hanya ada satu-satunya multifinance milik pemerintah yaitu PT. PANN Multifinance. 

Dengan dukungan dari principal luar negeri tersebut, perusahaan-perusahaan joint venture lebih mudah mendapat kucuran modal dari luar negeri. Beberapa perusahaan joint venture yang besar terutama bekerjasama dengan principal yang berasal dari Jepang.

Tabel - 5
Multifinance berdasarkan status, 2010

Kepemilikan multifinance

Secara umum kepemilikan multifinance terdiri dari bank, afiliasi grup perusahaan ATPM dan principal asing yang bergerak dalam jasa financing.  Perusahaan pembiayaan yang kuat hanyalah yang berafiliasi dengan bank atau produsen mobil dan agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Guna memperluas distribusi dan penjualan produk otomotifnya, ATPM menggaet perusahaan pembiayaan. Bahkan beberapa grup ATPM mendirikan perusahaan multifinance sendiri. Grup Astra yang menjadi ATPM Toyota, Daihatsu dan Isuzu (mobil) dan Honda (sepedamotor) mendirikan Astra Sedaya Finance, Toyota Astra Finance (pembiayaan mobil) dan Federal International Finance (pembiayaan sepedamotor).

Grup Indomobil juga memiliki perusahaan pembiayaan sendiri yaitu Indomobil Finance Indonesia (pembiayaan mobil) dan Suzuki Finance Indonesia (pembiayaan sepedamotor).

Tabel - 6
Kepemilikan multifinance


Sementara itu berdasarkan kelompok kepemilikan, bank tercatat memiliki anak perusahaan multifinance terbanyak dibandingkan Grup ATPM dan lainnya. Bank yang terbanyak memiliki perusahaan multifinance adalah Bank Panin dengan 3 anak perusahaan yaitu Clipan Finance, DKB Panin Finance dan Verena Oto Finance.

Tabel - 7
Perusahan multifinance dan kepemilikkannya


Pemain Utama

Pemain besar pembiayaan konsumen
Kegiatan pembiayaan konsumen terutama memberikan pembiayaan untuk mobil dan sepeda motor. Selain itu, juga memberikan pembiayaan untuk produk-produk elektronik seperti TV, kulkas, AC, mesin cuci, DVD player dan sebagainya.  

Beberapa pemain besar pembiayaan konsumen diantaranya: 
Federal International Finance (FIF) berdiri pada 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance. Pada 1991 berubah nama menjadi PT. Federal International Finance (FIF), mayoritas sahamnya dikuasai oleh PT. Astra International dari Grup Astra. FIF bergerak dalam bidang pembiayaan sepeda motor dengan produknya FIF UMC yang khusus memberikan pembiayaan untuk sepedamotor merk Honda yang diproduksi oleh PT. Astra Honda Motor yang juga anak Grup Astra. Kemudian FIF mengembangkan bisnisnya ke pembiayaan produk elektronik melalui FIF Spektra dan pembiayaan syariah melalui FIF Syariah. FIF memperoleh  dukungan pendanaan dari Bank Permata, yang juga merupakan anak perusahaan Astra Grup.

Astra Sedaya Finance (ASF) berdiri pada 1982 dengan nama PT. Rahardja Sedaya. Setelah diambil alih oleh Astra International holding Grup Astra, pada 1992 nama perusahaan ini berubah menjadi Astra Sedaya Finance. ASF menjadi holding beberapa anak perusahaan yaitu Astra Auto Finance, Estetika Sedaya Finance, Stacomitra Sedaya Finance dan Swadharma Bhakti Sedaya Finance. Gabungan perusahaan ini dikenal sebagai Astra Credit Company (ACC) yang memberikan pembiayaan mobil yang diproduksi Grup Astra yaitu Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, Peugeot dan truk Nissal Diesel.

ASF akan menerbitkan obligasi X sebesar Rp 1,5 triliun pada tahun 2011 untuk permodalan dalam rangka kebutuhan pembiayaan otomotif pada tahun depan. Sebelumnya pada Feburari 2010 ASF telah menerbitkan obligasi IX dengan jumlah yang sama yaitu Rp 1,5 triliun. Obligasi sebelumnya, terdiri dari enam seri yaitu seri A sampai F, dengan tingkat bunga 8,47-10,9 persen. Pada 2010 ini, total pembiayaan kendaraan ASF diperkirakan akan  mencapai Rp 18,5 triliun.

Bussan Auto Finance (BAF) mulai beroperasi pada 1997. Awalnya perusahaan ini bernama Danamon Mitsui Otomotif Finance, dengan pemegang saham PT. Danamon Sanggrahan dan Mitsui Co Ltd dari Jepang. Pada 1998, Danamon mengundurkan diri sebagai pemegang saham, kemudian nama perusahaan ini berubah menjadi Bussan Auto Finance. Saat inipemegang sahamnya adalah Mitsui Corp dari Jepang memiliki 75% saham, PT. Mitsui Indonesia (15%), Yamaha Motor Co. Ltd (7%) dan PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia (3%). BAF bergerak dalam pembiayaan sepeda motor khusus merk Yamaha produksi Jepang. .................



See list of contents>>
 
MONTHLY REPORT
INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER (ICN)
HOME            Laporan Utama          Fokus            Daftar Isi          Berlangganan   
Topik Terkait

ICN -Agustus 2010

FOKUS: BANK MASIH ANDALKAN KREDIT KONSUMSI

PROFIL INDUSTRI: INDUSTRI MULTIFINANCE SEMAKIN BERSINAR

INDUSTRI : PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN MOBIL DI INDONESIA 2010