2008-2009 DATA CONSULT. All rights reserved.
LAPORAN MARKET INTELLIGENCE

PROSPEK DAN PELUANG INFRASTRUKTUR 2010
Januari 2010


Halaman Berikutnya>>

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk  mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti sarana  transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.  Infrastruktur transportasi berperan sebagai tulang punggung dalam proses produksi maupun dalam menunjang mobilisasi manusia dan distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Sarana dan prasarana lainnya seperti telekomunikasi, listrik, dan air juga merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. 

Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 7 persen.  Untuk mencapai target tersebut maka infrastruktur harus didorong  agar bisa menstimulasi iklim usaha dan tidak menimbulkan hambatan dalam distribusi barang. Seperti disampaikan oleh ketua Bappenas, diperkirakan   sekitar Rp 1,400 trilliun dibutuhkan untuk  investasi sektor  infrastruktur selama periode 2010-2014.

Daya saing infrastruktur masih lemah

Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang masih terbatas menyebabkan kondisi infrastruktur Indonesia saat ini masih  tertinggal dengan negara-negara lain.  Menurut Global Competitiveness Report 2009-2010, peringkat daya saing infrastrukur Indonesia berada di peringkat 96 dari 133 negara. Sedangkan Thailand (41), Malaysia (27) dan China  (66). Ranking Indonesia sedikit diatas Philippina seperti digambarakan dalam tabel berikut:

Menurut data Bappenas, alokasi anggaran infrastruktur yang ideal adalah 5-6 persen dari PDB, dan saat ini Indonesia memiliki anggaran infrastruktur sebesar  sekitar 3.25 persen dari PDB. Alokasi anggaran ini diharapkan akan meningkat secara gradual hingga mencapai 5% dari PDB pada tahun 2014.

Menjadi prioritas dalam program 100 hari presiden SBY

Menyadari, masih lemahnya kondisi infrastruktur, pembenahan infrastruktur menjadi perhatian penting dalam program 100 hari kerja Kabinet Bersatu ke II   bidang perekonomian dengan sepuluh rencana strategis yaitu sebagai berikut:
       Peningkatan kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi atau kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan sanitasi masyarakat di 61 lokasi.
       Penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan pemastian fungsi embung, waduk, bendung, dan bendungan, serta jaringan irigasi secara holistik dan terintegrasi.
       Peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 kilometer, sebagai bagian dari pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sepanjang 19.370 km dalam 5 tahun
       Pembentukan tim penyiapan prasarana penghubung Jawa-Sumatera yang bertugas melakukan studi kelayakan,
       Penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian banjir terutama Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta sehingga dapat mengalirkan air
       Peningkatan tingkat hunian rusunawa yang sudah/sedang dibangun sekitar 40 persen menjadi 80 persen dalam 100 hari serta melakukan kaji ulang menyeluruh atas kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan rusunami.
       Penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi, mencakup 25.000 desa (Desa Berdering) 
       Pencanangan dukungan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi lokal sekaligus pemantapan program Indonesia Go Open Source- IGOS.
       Peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dengan penanggung jawab Menko Perekonomian
       Dimulainya perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan mengutamakan penyediaan sarana air bersih dan pabrik es oleh pemerintah serta pembenahan sistem rantai dingin mulai dari penyortiran di laut sampai dengan di tempat pemasarannya.

Tantangan bidang infrastruktur   tahun 2010

Masih lemahnya kondisi infrastruktur Indonesia, dirasakan baik oleh sektor dunia usaha, maupun masyarakat umum. Salah satu kelemahan yang menonjol adalah pasokan   daya listrik yang belum dapat memenuhi kebutuhan dari segi kwantitas maupun  kwalitasnya.  Kelemahan ini tergambar  dari masih rendahnya jangkauan dan kapasitas sarana dan prasarana ketenagalistrikan dimana reserved margin (cadangan) masih di bawah kewajaran, bahkan beberapa daerah sudah mengalami defisit (di tahun 2008 terdapat 7 sistem yang mengalami defisit dengan total defisit sebesar 243MW). Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya efisiensi pola konsumsi dan peralatan listrik yang digunakan oleh konsumen.

 Di sisi yang lain, pembangunan ketenagalistrikan juga dihadapkan pada tantangan untuk bisa  membangun pembangkit listrik yang menggunakan potensi alternatif sumber energi yang paling mudah diperoleh, khususnya potensi energi primer setempat, serta mudah dikelola lebih lanjut oleh masyarakat secara swadaya. Masalah pokok lainnya adalah pendanaan yang terbatas, serta sering terbenturnya masalah pembebasan lahan karena tidak dicapainya titik temu kompensasi lahan yang terkena dampak pembangunan fasilitas ketenagalistrikan.

Sementara itu,  tantangan pembangunan transportasi pada tahun 2010 antara lain masih rendahnya disiplin pengguna dan penyedia angkutan yang tercermin dengan adanya kelebihan muatan dan penumpang baik untuk kendaraan angkutan darat, laut, dan udara. Disamping itu  semakin tingginya tingkat intensitas kemacetan di jalan raya khususnya di kotakota besar dan lintas-lintas utama jalur distribusi barang sehingga terjadi pemborosan energi dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Tantangan lain adalah  kondisi yang tidak seimbang antara kebutuhan dan penyediaan transportasi, dimana di satu sisi telah terjadi kejenuhan dan “bottleneck” pada beberapa lintas pelayanan yang berkembang secara pesat, sedangkan di sisi lain, masih terjadi ketersediaan prasarana yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal kapasitasnya, terutama pada beberapa lintas keperintisan.
 
Khusus untuk sektor energi, permasalahan utama adalah rendahnya kapasitas fasilitas pengolahan (refinery), jaringan transmisi dan distribusi (pipa minyak dan gas bumi), rendahnya pemanfaatan energi primer non-BBM untuk kepentingan domestik seperti gas bumi, panas bumi dan batubara serta energi baru terbarukan (surya, mikrohidro, bayu/angin, biomassa). Sementara itu  harga energi konvensional/BBM yang belum mencerminkan keekonomiannya menyebabkan  pengembangan energi alternatif (gas bumi, panas bumi, batubara dan terbarukan) terhambat, karena masih besarnya subsidi diberikan kepada  BBM dan tidak kepada energi alternatif .

Program pembangunan infrastruktur  2010

Didalam RKP ( Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2010 , pemerintah  menggaris bawahi  arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana didalam hal:

       Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui:  (1) rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan persyaratan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik; (2) peningkatan aksesibilitas jangkauan pelayanan sarana dan prasarana di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan wilayah terdepan;  (3) peningkatan ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana untuk masyarakat miskin baik di perkotaan, perdesaan, daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan pulau-pulau terdepan.
       Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, melalui: (1) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana untuk daerah yang mengalami bottle neck; (2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana khususnya untuk daerah-daerah yang permintaan terhadap jasa sarana dan prasarana tumbuh dengan cepat; (3) peningkatan kompatibilitas sarana dan prasarana dalam menunjang perkembangan sektor industri, pertanian, perdagangan baik dalam maupun luar negeri; (4) penataan regulasi dan kelembagaan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi persaingan usaha di bidang sarana dan prasarana; (5) optimalisasi sumber daya terbatas dalam pengembangan sarana dan prasarana; (6) peningkatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
       Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), melalui: (1) penyempurnaan peraturan perundangan terkait dengan KPS, berikut petunjuk  pelaksanaanya; (2) pembentukan institusi manajemen KPS, Pusat KPS dan simpul KPS di tingkat pusat dan daerah; (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas badan pemberi kontrak dalam penyiapan proyek KPS, baik di tingkat pusat dan daerah melalui pembentukan simpul KPS; (4) operasionalisasi lembaga keuangan non-bank yang mendukung pembangunan infrastruktur (Dana Penjaminan dan Dana Infrastruktur); (5) operasionalisasi kebijakan dan pedoman operasional mengenai pengadaan tanah untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang akan di-KPS-kan, termasuk peningkatan kemampuan dana pengadaan tanah; (7) terwujudnya kerjasama pemerintah dan swasta di proyekproyek infrastruktur pada sub sektor jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta-api, air minum dan persampahan.

Sumber daya air


Halaman selanjutnya>>
 
MONTHLY REPORT
INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER (ICN)
HOME            Laporan Utama          Fokus            Daftar Isi          Berlangganan