2008-2009 DATA CONSULT. All rights reserved.
PERKEMBANGAN SISTIM BANK SYARIAH DI INDONESIA
Februari 2009


<<Halaman Sebelumnya

Persaingan dan strategi pemasaran

Persaingan

Hingga kini pasar perbankan syariah masih dikuasai oleh toga bank besar yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mega Indonesia yang memiliki total pangsa pasar hingga 63% dari perbankan syariah nasional.

Persaingan bisnis bank syariah akan semakin ketat, mengingat Dewan Syariah Nasional (DSN) masih menjanjikan pemberian izin pembukaan bank syariah hingga menjadi 20 hingga akhir tahun nanti. Sementara itu, segmen pasar yang sama yaitu segmen usaha kecil dan menengah (UMK) diperebutkan oleh hampir semua pelaku industri bank syariah.

Namun demikian dua bank seperti UUS Bank Niaga dan Bank Permata menetapkan untuk membidik nasabah kelas menengah, namun segmen UKM juga tidak dilepas. Disamping itu UUS Bank Niaga menitikberatkan fokus usahanya disektor ritel serta akan memfokuskan pada nasabah floating. yang memberikan kesan bank syariah modern. Penentuan segmen ini didasarkan atas penelitian yang menunjukkan bahwa dana nasabah floating diperkirakan mencapai sebesar Rp 720 triliun sedangkan segmen konvensional diperkirakan Rp 240 triliun.

Ketika jumlah pemain di industri perbankan syariah masih bisa dihitung dengan jari dan kapasitasnya pun tidak besar, target segmennya baru melingkupi sebagian kecil entitas umat Islam di Indonesia. Semakin ekspansifnya bank syariah itu diiringi dengan perubahan sifat nasabah dari asalnya loyalis atas dasar keyakinan menjadi pasar yang rasional.

Kondisi itu, mendorong bank syariah melakukan ekspansi untuk melakukan terobosan dalam membidik pasar dengan membuka cabang di wilayah yang bukan berbasis muslim.

Strategi pemasaran

- Variasi produk
Untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan serta menggaet nasabah, bank menawarkan berbagai fasilitas,  variasi dan inovasi produk serta layanan berkualitas. Dengan berbagai fasilitas yang disediakan akan memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan, Seperti Bank Syariah Mandiri (BSM)  mengembangkan produk tabungan kepada nasabah yaitu Tabungan BSM berbasis mobile banking berbasis GPRS dan pembayaran premi Asuransi Takaful. Layanan ini memberi kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, cek transaksi terakhit hingga transfer antar bank real time. Selain itu dapat membayar premi asuransi Takaful melalui ponsel. Sejalan dengan pengembangan layanan tersebut, perolehan dana Tabungan BSM terus mengalami peningkatan. Per Juli 2008 jumlah tabungan mencapai Rp4,91 triliun atau meningkat 56,87 persen dari Rp3,31 triliun dibandingkan tahun 2007. Peningkatan juga terjadi untuk jumlah penabung yang meningkat 35,42 persen dari 876.042 penabung menjadi 1.186.381.

BSM dan HSBC Amanah Indonesia menawarkan produk simpanan investasi emas. Produk simpanan investasi emas BSM akan menggunakan standar emas internasional 24 karat. Dalam praktiknya, BSM akan menerbitkan sertifikat bagi nasabah pemegang rekening simpanan investasi emas. Investasi emas dititipkan ke BSM atau di vendor yang ditunjuk BSM, yang jelas ini off balanced sheet.

Menurut HSBC, Indonesia memiliki potensi pasar nasabah investasi emas cukup signifikan. Selain itu, produk simpanan investasi emas HSBC juga telah ada di negara lain seperti di Inggris.  Prospek tabungan investasi emas tersebut dinilai cukup bagus. Hal tersebut terutama karena emas memiliki nilai lebih stabil dibandingkan mata uang kertas.

BNI Syariah secara resmi membuka layanan BNI Syariah Prima pada cabang di Jalan Sudirman Jakarta. Layanan ini akan menghadirkan jasa perbankan yang mengedepankan pendekatan pribadi, namun tetap berprinsip pada syariah.

Sementara itu, sebagai pendatang baru Bank Syariah Bukopin mengandalkan pembiayaan berdasarkan jual beli atau dikenal sebagai murabahah. Kemudian secara bertahap akan mengembangkan pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau mudharabah.

- Kemudahan transaksi

Sejak dua tahun terakhir sejumlah bank syariah berlomba-lomba menerbitkan kartu kredit untuk meningkatkan layanan dan kemudahan bertransaksi bagi nasabah. Kartu kredit berbasis syariah memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan kartu kredit konvensional. Salah satunya adalah dasar hukum yang digunakan selain mengacu pada undang-undang (UU) Perbankan, juga kepada UU Perbankan Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam hal perjanjian, pembayaran tidak dilakukan berdasarkan bunga tetapi akad kafalan, qard, dan ijarah. Selain itu, penggunaan kartu kredit hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah.

Bank Danamon Syariah menggandeng MasterCard menerbitkan Dirham Card kartu kredit yang bersandar pada prinsip-prinsip syariah alias non-riba.  Perbedaan Dirham Card dan kartu kredit biasa terletak pada akad (perjanjian kontrak atau skema transaksi yang digunakan dan dapat berupa ijarah, kafalah ataupun Qardh. Akad ijarah pada kartu kredit ini artinya, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas penyediaan jasa atau ijarah ini, pemegang kartu dikenakan biaya keanggotaan. Adapun dalam skema kafalah, Bank Danamon Syariah selaku penerbit kartu bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap merchant (toko) atas semua kewajiban bayar yang timbul. Bank sebagai penerbit kartu akan menerima imbal jasa atau fee. Untuk akad Qardh, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

Dirham Card ini tidak menerapkan sistem bunga. Namun menggunakan sistem biaya sewa berdasarkan prinsip ijarah. Kartu kredit produk Danamon Syariah kinerjanya cukup bagus. Belum lama diluncurkan pemegang kartunya sudah mencapai 60 ribu nasabah.

Sementara pengelolaan dana kebajikan yang diperoleh dari penyelenggaraan produk syariah misalnya late payment fee, disalurkan untuk kegiatan kedermawanan.

Bank Internasional Indonesia (BII) juga telah mengeluarkan kartu BII Syariah Card yang terdiri dari BII Syariah Card Gold dan Platinum. Kartu kredit itu menggunakan prinsip akad qardh dan kafalah. Dalam akad qardh, prinsip yang digunakan adalah prinsip utang piutang tanpa bunga atau denda atas utang tersebut. Sedangkan kafalah merupakan prinsip perwakilan. Artinya, pada saat bertransaksi pemegang kartu bertindak mewakili bank untuk bertransaksi dengan merchant. Perbedaan dengan kartu kredit konvensional, kartu BII Syariah Card ini bebas bunga. Penggunaannya seperti kartu kredit, tetapi tidak ada pembayaran minimum seperti kartu kredit. Jadi, saat jatuh tempo, tagihan harus dilunasi seluruhnya, tidak boleh dicicil.

BNI Syariah meluncurkan produk kartu kredit berbasis syariah dengan merek Hasanah Card. Produk baru ini menggandeng MasterCard Worldwide. Produk ini merupakan pemenuhan sesuai kebutuhan masyarakat dengan gaya hidup modern dan berprinsip syariah. BNI menjadi satu-satunya bank milik pemerintah yang memiliki kartu pembiayaan berbasis sistem syariah. BNI Hasanah Card rencananya mengeluarkan tipe classic, gold, dan platinum. Fasilitas yang ditawarkan antara lain smart spending, cash advance, danaplus, PerisaiPlus yang menggunakan asuransi syariah, transfer balance, executive lounge, diskon merchant, dan pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM).  BNI Syariah akan lebih fokus memasarkan Hasanah Card jenis gold dan platinum, sebab pemegang kartu tersebut memiliki tingkat kemampuan membayar pembiayaan cukup tinggi. Disamping itu, merekaumumnya benar-benar menggunakan kartu kredit hanya untuk memudahkan transaksi pembayaran.

Sementara itu Bank Syariah Mandiri (BSM) lebih tertarik mengembangkan kartu debit syariah. BSM tengah menjajaki penerbitan kartu debit syariah berakad murabahah. BSM mennganggap kartu debit dinilai lebih sesuai dengan sistem keuangan syariah dibandingkan dengan kartu kredit.  BSM akan bekerja sama dengan sejumlah mitra perusahaan dan jaringan milik Bank Mandiri sebagai induk perusahaan agar produk kartu debit dapat dilayani di tingkat global.

Disamping itu, BSM juga mengembangkan produk kredit tanpa agunan yang banyak diminati masyarakat. Pinjaman tanpa agunan dikenal dengan istilah al-Qhardul Hasan.

- Memperluas office chanelling

Memasuki tahun 2009 ini bank syariah memanfaatkan momen tren penurunan suku bunga BI dengan membuka cabang-cabang di lokasi yang tidak hanya terbatas pada lingkungan muslim, namun telah mulai merambah ke lokasi-lokasi perputaran bisnis di kota-kota besar.      

Melihat pasar yang semakin tumbuh, sejumlah bank syariah semakin ekspansif mengembangkan jaringan bisnis ke berbagai wilayah baru serta rencana beberapa bank untuk melakukan pemisahah unit usaha syariah.

Bank Danamon Syariah sudah membuka 5 kantor di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya merambah Makassar dengan membuka 3 kantor cabang  untuk memperluas office channeling,  menyusul tujuh cabang OC sebelumnya yang ada di Jakarta. Sementara Bank Internasional Indonesia (BII) membuka cabang baru di Surabaya, Jawa Timur. Selain cabang di Surabaya, Jakarta, dan Bandung yang telah beroperasi, BII juga punya layanan syariah (office channeling) 14 unit.

Bank Mega Syariah merencanakan akan menambah lagi 170 kantor cabang di beberapa kota besar di Indonesia pada tahun ini.

Seiring dengan target BI untuk bank syariah mencapai aset Rp 57 triliun pada 2009, memacu bank syariah untuk tumbuh. Bank Syariah Bukopin yang baru beroperasi, berencana memperbanyak outlet dengan memanfaatkan jaringan Bank Bukopin konvensional. Untuk mengembangkan jaringan, Syariah Bukopin bekerja sama dengan organisasi Muhammadiyah yang memiliki ribuan outlet amal usaha. Outlet-outlet amal usaha Muhammadiyah akan dimanfaatkan Bank Syariah Bukopin sebagai payment point.

Kebijakan pemerintah

Perkembangan perbankan syariah nasional, mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Sejak 1992 hingga kini pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang memberi kemudahan bank syariah agar dapat bersaing dengan bank konvensional.

- Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992
Kebijakan pemerintah ini mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sebab kebijakan ini berkaitan dengan system dual banking yaitu  sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (merupakan perubahan UU No. 7 1992)

Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam UU ini pula untuk pertamakalinya nama bank syariah secara resmi menggantikan istilah bank bagi hasil yang telah digunakan sejak tahun 1992.

Peraturan Bank Indonesia mengenai spin off memperjelas aturan yang tercatat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa Unit Usaha Syariah akan harus dilepas dari induk usahanya setelah beroperasi minimal selama 15 tahun dengan berbagai persyaratan.

Persyaratan diperbolehkannya melakukan proses spin off hanya jika asset yang dimiliki oleh unit usaha syariah telah mencapai minimal 50% dari keseluruhan total asset yang dimiliki oleh induknya. Dampak dari persyaratan ini adalah unit usaha syariah akan semakin meningkatkan kinerjanya agar mampu menjadi bank umum syariah.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah banyak ditemukan Unit Usaha Syariah yang belum melakukan pemisahan dari bank konvensional karena belum adanya penunjang pemisahan usaha tersebut. Praktik office chanelling juga masih menjamur terjadi pada unit usaha syariah.

- Perpajakan

Salah satu hambatan bagi berdirinya perbankan syariah adalah persoalan pajak dan perizinan. Meskipun menegaskan perlakuan pajak bagi nasabah bank syariah sama dengan perbankan konvensional alias penghapusan double tax, namun Direktorat Jenderal Pajak masih menjalankan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk bagi nasabah bank syariah. Pihak perbankan mendorong Dirjen Pajak untuk memberi kemudahan dari sisi PPN-nya.

Bank syariah menghadapi double tax. Sebab syariah menggunakan akad jual beli yaitu murabahah. Pajaknya, bagi bank syariah terkena dua kali yaitu pada saat membeli dari suplyer dan ketika menjual kepada debitur. Seharusnya pembayaran pajak bank syariah hanya sekali yaitu pada saat meminjam sebagaimana bank konvensional.

- UU Perbankan Syariah No 21/2008 pada Juni 2008 dan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), April 2008

Sebagai otoritas perbankan, BI mendukung perkembangan perbankan syariah melalui  surat edaran BI mengenai Operasi Moneter Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Komite Perbankan Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum dan Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan produk  BUS dan UUS.

Peraturan BI (PBI) tentang Operasi Moneter Syariah membuat bank syariah dapat menjaga kondisi likuiditasnya, selain adanya kejelasan tata cara transaksi repurchase agreement (repo) SBSN dengan BI. Dengan financing to deposit ratio (FDR) perbankan syariah yang rata-rata 100 persen membuat repo SBSN dan SBIS sangat membantu menjaga likuiditas perbankan syariah.

Sementara dari sisi perizinan, bank syariah dilindungi secara hukum melalui Undang-undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Namun, BI harus memberikan panduan yang jelas sehingga investor tidak kebingungan saat akan berinvestasi di Indonesia. Sebab di Indonesia ada pemisahan antara invesment banking dengan commercial banking. Commercial banking di bawah naungan BI sedangkan invesment banking dipayungi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Di Indonesia, yang sifatnya mengumpulkan dana masyarakat masuk ke commercial banking dan yang sifatnya obligasi, sukuk dan sebagainya masuk ke invesment banking.

- PBI No. 11/3/2009 dikeluarkan 29 Januari 2009
Peraturan BI ini diantaranya memuat tentang :
-        Modal disetor untuk mendirikan bank syariah minimum Rp 1 triliun.
-        Untuk mendirikan bank syariahm terlebih dulu harus ada persetujuan prinsip disertai pemenuhan setoran modal minimum             30% dari modal disetor minimum
-        Pemerintah daerah dapat mendirikan dan atau memiliki bank syariah
-        Saham asing diperbolehkan mencapai 99%

Namun BI berencana menurunkan modal minimum pendirian bank umum syariah (BUS) hasil spin off dari Rp 1 triliun menjadi Rp 500 miliar.   Pendirian BUS bisa melalui spin off unit usaha syariah (UUS) atau pendirian BUS yang sama sekali baru. Modal minimum untuk pendirian BUS yang sama sekali baru tidak berubah, artinya tetap Rp 1 triliun.

Peraturuan ini masih dalam proses finalisasi dan kemungkinan terbit dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada Maret 2009.

Kesimpulan

Meski ancaman dampak krisis global mulai terasa berat di akhir 2008, namun kinerja perbankan syariah di Indonesia relatif stabil. Antusiasme masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi potensi bagi pertumbuhan dan perkembangan industri bank berbasis nonbunga ini. Hal ini ditunjukkan kinerja tahun lalu dari sisi aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan mengalami pertumbuhan rat-rata 31%-35% per tahun.

Sepanjang 2008, total aset tumbuh dari Rp 36,5 triliun pada 2007 menjadi Rp 49,5 triliun. Sementara itu dana pihak ketiga meningkat menjadi Rp 36,8 triliun dari sebelumnya Rp 28,0 triliun. Demikian pula dengan pembiayaan pada 2008 mencapai Rp 38,2 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 27,9 triliun.

Namun demikian, memasuki kuartal keempat 2008, sejumlah perbankan syariah terkesan menahan pembiayaan. Secara nasional total pembiayaan tak menurun dan tetap stabil hingga akhir 2008. Meski agak melambat, tetapi sejumlah bank syariah besar seperi bank Syariah mandiri maupun bank BNI Syariah tetap melakukan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian (prudent).  Sebagai bentuk kehati-hatian, pembiayaan hanya diberikan untuk jangka waktu setahun dan kepada usaha yang berorientasi lokal tak terpengaruh krisis dan valas, seperti usaha kecil menengah (UKM). Sekitar 60% pembiayaan ditujukan untuk sektor UMKM, sisanya korporasi. UMKM masih didominasi usaha menengah, namun ke depannya pembiayaan ke usaha mikro dan kecil lebih banyak lagi. Saat ini di bank Mandiri Syariah pembiayaan UMKM terdiri dari usaha menengah (61%), usaha kecil (36%)  dan usaha mikro (3%).

Sementara itu, jumlah nasabah bank ?syariah saat ini,  baru sekitar 2 juta orang. Padahal jumlah umat Islam potensial untuk ?menjadi customer bank syariah lebih dari 100 juta orang. Dengan demikian, mayoritas ?umat Islam belum berhubungan dengan bank syariah.?

Masih belum optimalnya perkembangan bank syariah selain disebabkan belum meluasnya jaringan pemasaran oleh pihak bank. Sampai saat ini terlihat Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan dan  bank-bank syariah belum menemukan strategi jitu dan ?ampuh dalam memasarkan bank syariah kepada masyakat luas. ?Selain itu, masih terbatasnya pakar dan sumber daya manusia ekonomi ?syari'ah.

?Secara umum bisnis bank syariah memiliki prospek cerah. BI mentargetkan bank syariah meningkatkan pangsa hingga mencapai 5% dari total aset bank konvensional atau senilai Rp 90 triliun. Hal ini akan mudah dicapai mengingat dua bank konvensional sudah melakukan spin off yaitu Bank Bukopin dan Bank BRI yang akan mengoperasikan anak perusahaannya yaitu PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. BRI Syariah yang mulai beroperasi awal 2009 ini. Selain itu juga melihat minat investor asing yang cukup tinggi untuk berinventasi dalam bisnis syariah. Dengan adanya pemisahan unit usaha (spin off) akan dapat mendongkrak kinerja keuangan termasuk membuat rangkaian program yang akan menunjang target pertumbuhan.

Pertumbuhan bank syariah semakin terpacu, beberapa bank konvensional melakukan spin off  terlebih setelah BI mengeluarkan kebijakan melalui PBI No. 11/3/2009 pada Januari 2009 yang berisi modal disetor untuk mendirikan bank syariah minimum Rp 1 triliun. Serta saham asing diperbolehkan mencapai 99%.

Berkaitan dengan spin off, BI merencanakan akan menerbitkan PBI keringanan pemisahan UUS untuk menjadi BUS. Sebelumnya diharuskan bermodal Rp 1 triliun, kini akan diturunkan menjadi Rp 500 miliar. Keluarnya PBI itu diharapkan akan semakin mendorong market share industri perbankan syariah.

<<Halaman Sebelumnya

LAPORAN MARKET INTELLIGENCE REPORT

INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER (ICN)
MONTHLY REPORT
HOME            Laporan Utama            Fokus            Daftar Isi          Berlangganan   
 
HOME            Laporan Utama            Fokus            Daftar Isi          Berlangganan