2008-2009 DATA CONSULT. All rights reserved.
LAPORAN MARKET INTELLIGENCE

PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA TRANSPORTASI LAUT

Agustus 2008


Latar Belakang

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini secara bertahap telah terjadi perubahan penggunaan armada pelayaran asing ke pelayaran domestik untuk mengangkut berbagai komoditi di dalam negeri, tetapi industri pelayaran didalam negeri, seperti yang disampaikan Ketua Indonesia Ship Owners Association (INSA) Oentoro Suryo, masih sulit bersaing dengan pelayaran asing karena keterbatasan jumlah kapal serta kondisi kapal yang ada sebagian besar adalah kapal tua.

Penambahan jumlah kapal nasional sebagian merupakan pengalihan bendera kapal-kapal milik pelayaran nasional yang sebelumnya berbendera asing, sehingga penambahan kapal-kapal baru relatif sangat sedikit.

Masih sulitnya penambahan kapal baru oleh galangan kapal Indonesia karena pihak perbankan masih belum sepenuhnya mendukung pembiayaan pembangunan kapal. Selain itu banyaknya  biaya pajak yang harus ditanggung untuk pembuatan kapal tersebut,  membuat masih tingginya biaya pembuatan kapal di Indonesia

Kondisi ini membuat beberapa perusahaan pelayaran nasional membangun kapalnya di luar negeri, karena dianggap lebih murah biayanya dibanding membangun di dalam negeri.

Perkembangan perusahaan pelayaran  angkutan laut

Secara garis besar, perusahaan angkutan laut nasional dikelompokkan menjadi pelayaran dalam negeri dan angkutan luar negeri untuk ekspor-impor. Perusahaan pelayaran untuk angkutan dalam negeri, terdiri atas pelayaran antar pulau, pelayaran lokal, pelayaran perintis dan pelayaran rakyat. Selain itu terdapat perusahaan non pelayaran (pelayaran khusus), yaitu  yang  hanya mengangkut keperluan dan hasil industri sendiri, seperti yang dioperasikan oleh industri-industri pupuk, tepung terigu, semen dan kayu.

Selama tahun 2003 - 2007, jumlah perusahaan pelayaran di Indonesia cenderung meningkat. Menurut catatan Ditjen Perhubungan Laut, pada tahun 2003 terdapat 1.705 buah perusahaan, yang terdiri atas 1.030 perusahaan pelayaran nasional, 267 perusahaan non pelayaran dan selebihnya sebanyak 408 perusahaan pelayaran rakyat. Pada tahun 2007, jumlah perusahaan pelayaran meningkat menjadi 2.326 perusahaan, yang terdiri atas 1.432 perusahaan pelayaran nasional, 334 perusahaan non pelayaran dan 560 perusahaan pelayaran rakyat. Perkembangan jumlah perusahaan pelayaran dalam negeri di Indonesia tidak terlepas dari peningkatan kegiatan ekspor dan juga kebijakan Pemerintah untuk mendukung jasa angkutan laut seperti diterapkannya azas cabotage untuk 13 jenis komoditas utama sejak tahun 2005.


Perusahaan Pelayaran Menurut Propinsi

Perusahaan pelayaran nasional tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Hingga kini, sebagian besar keberadaan perusahaan pelayaran didominasi propinsi DKI Jakarta, yang diikuti Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan.

Selama 2003 - 2007, jumlah perusahaan pelayaran di propinsi ini meningkat dari 483 perusahaan tahun 2003 menjadi 688 perusahaan atau haamper 50% dari total perusahaan pelayaran pada tahun 2007. Dominannya perusahaan pelayaran di DKI Jakarta erat kaitannya dengan pusat kegiatan bisnis yang menggunakan pelayaran baik untuk jalur domestik maupun ekspor-impor melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Sementara itu untuk muatan angkutan laut dipropinsi Jawa Timur didistribusikan melalui pelabuhan Tanjung Perak. Sedangkan di propinsi Riau, terdapat beberapa pelabuhan yang digunakan untuk transportasi laut.

Sama halnya dengan perusahaan pelayaran nasional, sebagian besar perusahaan non pelayaran berada dipropinsi DKI Jakarta. Banyaknya perusahaan non pelayaran di propinsi DKI Jakarta karena sebagian besar industri pemakainya berada di wilayah Jabotabek, seperti industri semen, kimia dll

Sedangkan perusahaan pelayaran rakyat sebagian besar berada dipropinsi Riau dan Riau Kepulauan. Hal ini terkait dengan banyaknya jalur laut yang digunakan untuk angkutan di propinsi tersebut karena propinsi tersebut memiliki banyak pulau .

Perkembangan Kapasitas Armada Pelayaran

Armada  Nasional

Sejalan dengan meningkatnya jumlah perusahaan pelayaran, jumlah armada yang terdaftar di Indonesia juga bertambah. Padahal sebelum kapasitas armada sempat merosot akibat diberlakukannya kebijakan pembesituaan (scrapping) terhadap kapal tua yang berusia di atas 25 tahun dan kemudian terjadi krisis moneter yang mengakibatkan banyak perusahaan pelayaran yang bangkrut.  Namun semenjak tahun 2003 armada kapal  mulai meningkat kembali

Pada tahun 2003 jumlah armada nasional sebanyak 5.333 unit kapal dan meningkat menjadi 7.154 unit kapal pada tahun 2007. Dari jumlah armada nasional pada tahun 2007 itu, sebanyak 3.950 unit kapal merupakan armada antar pulau. Sementara jumlah kapal non pelayaran mencapai 1.872 unit, kapal pelayaran rakyat & perintis sebanyak 1.332 unit.

Jenis kapal yang menggunakan satuan DWT umumnya adalah kapal tangki (tanker) dan kapal barang (general cargo dan kontainer). Sementara jenis kapal yang menggunakan satuan GT antara lain untuk pelayaran rakyat, kapal ikan (fishing vessel) dan kapal penumpang (passenger ferry boat). Sedangkan satuan HP umumnya digunakan untuk jenis kapal tunda (tug boat) yang digunakan menarik tongkang.
Armada Charter dan keagenan asing

Selain armada pelayaran nasional, maka industri angkutan laut  di Indonesia sebagian masih tergantung kepada armada milik asing baik berupa kapal charter maupun berupa keagenan. Dalam periode 2003 - 2007  jumlah kapal asing yang disewa (charter) oleh perusahaan pelayaran dalam negeri relatif menurun yaitu dari   2.447 unit tahun 2003 menjadi tinggal 1.154 unit tahun 2007.  Sedangkan jumlah keagenan kapal asing meningkat dari 6.629 uniti pada tahun 2003 menjadi 7.227 unit tahun 2007.

Tmasih besarnya  armada charter yang disewa oleh perusahaan pelayaran dalam negeri mencerminkan bahwa menyewa kapal asing lebih menguntungkan dibandingkan dengan membeli. Membeli atau membangun kapal di dalam negeri, selain relatif lebih mahal, juga bunga bank lebih tinggi dibanding di negara lain. Apalagi sebagian besar bank enggan menyalurkan kredit untuk membiayai pengadaan kapal. Namun kalau pun membeli kapal dari luar negeri, meski dibebaskan dari bea masuk (0%),  diharuskan untuk membayar tunai di muka PPN sebesar 10% dan PPh 7,5%. Memang pelunasan PPN dapat ditangguhkan, namun konsekuensinya, kapal atau perusahaan yang bersangkutan tidak memperoleh surat ijin beroperasi. Perusahaan hanya mendapatkan surat laut sementara yang harus diperpanjang setiap tiga bulan.

Biaya pembelian kapal yang memberatkan itu ditambah lagi tingginya biaya pemeliharaan kapal di Indonesia. Misalnya untuk penggantian suku cadang yang tidak tersedia di dalam negeri, meskipun bea masuk sudah tidak dikenakan, harus menempuh prosedur pembeliannya yang memakan waktu lama mulai  dari permohonan ijin kepada Departemen Perhubungan,  Departemen Perdagangan sampai Bea Cukai. 

Akibatnya, beberapa perusahaan pelayaran Indonesia (diperkirakan sekitar 15%-20% dari seluruhnya) memilih mendaftarkan kapalnya di luar negeri, terutama di negara yang dikenal sebagai pemberi "bendera kemudahan" (FOC), seperti Panama, Honduras, Liberia, atau Singapura. Kapal berbendera asing itu kemudian masuk lagi ke Indonesia sebagai kapal charter.

Pendaftaran kapal asing di Singapura misalnya, di samping dibebaskan dari PPn, perusahaan pemilik kapal juga tidak dikenakan biaya pendaftaran. Bahkan pajak upah buruh di atas kapal pun dihapuskan.

Beberapa perusahaan pelayaran yang memakai bendera kemudahan antara lain PT. Berlian Laju Tanker, PT. Arpeni Pratama Ocean Line, PT. Humpuss Intermoda Transportasi, PT. Lumintu Sinar Perkasa dan PT. Taruna Kusan Explosive.

Produksi Angkutan Laut

Volume muatan angkutan laut luar negeri dari Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, karena didorong pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia. Selain itu, karena meningkatnya penggunaan peti kemas dan pengapalan dengan kapal-kapal besar melalui pelabuhan Singapura yang dapat melayani kapal-kapal besar milik perusahaan pelayaran utama. 

Selama tahun 2003-2007, volume muatan angkutan laut luar negeri meningkat rata-rata ---% per tahun dari 442  juta ton tahun 2003 menjadi 531 juta ton pada tahun 2007. Namun pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut luar negeri masih relatif rendah. Misalnya pada tahun 2007, dari total angkutan sebesar 531 juta ton, porsi angkutan laut nasional (termasuk kapal charter) hanya 31 juta ton atau 5,8% dari total angkutan. Selebihnya yang 94,2% atau 500,5 juta ton muatan diangkut oleh armada kapal asing.

Masalah yang dihadapi armada nasional dalam memperoleh muatan internasional adalah penerapan trade term yang menguntungkan eksportir maupun importir luar negeri. Hampir seluruh  ekspor komoditi Indonesia dilakukan dengan menggunakan sistem FOB (Free on Board) sementara untuk impor memakai sistem CIF (Cost, Insurance, Freigt). Baik untuk pengiriman barang ekspor maupun impor, urusan kapal pengangkut, termasuk biayanya, ditentukan sendiri oleh pihak luar negeri. Dengan kata lain, dalam penentuan ekspor/impor pihak Indonesia nyaris tidak berperan.

Dominasi armada asing di jalur pelayaran ekspor/impor belakangan telah diperkuat oleh meluasnya keagenan di dalam negeri, melalui perusahaan pelayaran nasional. Sebaliknya, perusahaan pelayaran nasional tidak memperoleh peluang seperti itu terutama disebabkan masih adanya proteksi di beberapa negara.

Untuk angkutan dalam negeripun armada perusahaan nasional harus bersaing ketat dengan perusahaan pelayaran asing. Pada tahun 2007  dari total angkutan dalam negri sebesar 228 juta ton perusahaan pelayaran nasioal hanya mampu merih sebesar  sebesar 148 juta ton atau 65% dari total  muatan dalam negeri Sisanya diangkut oleh kapal milik perusahaan asing.

Menyadari kondisi yang timpang seperti itu, maka Pemerintah telah menetapkan azas cabottage yang mengharuskan angkutan dalam negeri untuk 13 jenis muatan utama harus menggunakan kapal milik perusahaan nasional.

Pemerintah optimis penerapan azas cabottage tercapai

Sejak tahun 2005 pemerintah telah menetapkan azas cabottage yang mewajibkan pengangkutan kargo untuk 13 komoditi dalam negeri harus diangkut dengan oleh kapal berbendera Indonesia.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres no. 5 tahun 2005, dan berlaku secara  bertahap, yang diawali dengan mewajibkan muatan general cargo, kayu dan olahan primer, beras, pupuk, semen harus sudah diangkut oleh kapal berbendera Indonesia pada tahun 2005.

Kemudian beberapa komoditi antara lain minyak kelapa sawit, bahan galian tambang, biji-bijian dan produk ikan, buah dan sayuran segar harus sudah terangkut oleh armada nasional pada tahun 2008.

Bahan kimia dan biji-bijian ditargetkan dapat diangkut armada niaga nasional pada tahun 2009, sementara itu batubara ditargetkan harus sudah diangkut pada tahun 2010 serta minyak bumi dan  gas ditargetkan pada tahun 2011.

Dirjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, Effendi Batubara optimis armada kapal nasional akan mampu memenuhi jadwal penerapan azas cabotage ini, karena armada kapal niaga nasional sudah berhasil mengangkut beberapa komoditi sesuai target pencapaian pada tahun 2008, yaitu pengangkutan CPO, sayuran dan produk segar lainnya serta  bahan galian selain batubara.

Kajian Terhadap Pemain Utama

Sampai tahun 2007, menurut catatan Ditjen Perhubungan Laut, jumlah perusahaan pelayaran nasional mencapai 2.326 buah. Dari total itu, jumlah perusahaan pelayaran nasional yang menjadi anggota Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia (Indonesian Ship Owners Association/INSA) mencapai 957 perusahaan.

Diluar INSA, bisnis angkutan laut di dalam negeri juga diramaikan oleh kapal niaga yang dioperasikan agen perusahaan kapal asing melalui Indonesian Shipping Agency Association (ISAA) yang mencapai 147 perusahaan. Selain itu, terdapat perusahaan yang memiliki kapal bukan perusahaan yang core business-nya dalam angkutan laut, namun mereka mengoperasikan kapal sebagai sarana penunjang kegiatan industrinya, seperti industri pupuk, semen dan tepung terigu.

Menurut segmen pasarnya, perusahaan pelayaran dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu liquid cargo, container, general cargo dan  bulk cargo. Beberapa perusahaan memilih salah satu jenis angkutan laut misalnya kontainer atau general cargo dengan trayek teratur. Sementara terdapat juga perusahaan pelayaran yang menggabungkan beberapa jenis angkutan laut sebagai core businessnya, misalnya curah kering (dry bulk cargo), liquid cargo carrier, gas carrier, chemical carrier, off shore shipping dan tug barges. ..................................................


MONTHLY REPORT
INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER
 
HOME            Laporan Utama            Fokus            Daftar Isi          Berlangganan